Network
DEMAK BICARA - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo didatangi Ketua KPK Firli Bahuri. Tidak hanya itu, seluruh kepala daerah di Jateng juga dikumpulkan Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis, 11 November 2021.
Para kepala daerah bupati wali kota, termasuk pimpinan DPRD se-Jateng dikumpulkan Gubenur Jateng Ganjar Pranowo. Mereka diajak untuk bertemu Ketua KPK Firli Bahuri.
Tidak main-main, para kepala daerah tersebut, dikumpulkan Ganjar Pranowo untuk mendengar langsung arahan Ketua KPK Firli Bahuri, terkait rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintregasi di Jateng.
Baca Juga: Ketemu Ganjar Pranowo, Wali Kota Banda Aceh Sampaikan Terima Kasih, Ada Apa?
Dalam kesempatan itu, Ketua KPK Firli Bahuri memberikan arahan terkait titik-titik potensi korupsi. Selain itu, ia juga memberikan cara pencegahan yang bisa dilakukan kepala daerah agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi.
Sejumlah kepala daerah pun menanyakan beberapa hal teknis kepada Firli Bahuri terkait upaya pencegahan korupsi.
Misalnya, Bupati Banyumas, Achmad Husein yang bertanya tentang pencegahan korupsi yang dilakukan KPK.
Baca Juga: Ganjar Pranowo : Jangan Biarkan Darah dan Air Mata Pejuang Mengalir Sia-Sia
"Kami semua ini takut dan tidak mau di OTT KPK. Padahal semangat KPK itu kan pencegahan korupsi. "
Pihaknya pun meminta ke KPK, agar terus mendampingi dan mengingatkan upaya pencegahan korupsi.
"Karena selama ini tidak sedikit kepala daerah daerah yang tidak tahu kalau yang dilakukannya itu salah," katanya.
Selain itu, ada juga pertanyaan dari Bupati Batang, Wihaji.
Menurutnya, banyaknya kepala daerah yang melakukan korupsi karena biaya operasional kepala daerah yang sangat kecil.
Sementara, ongkos Pilkada tiap lima tahunan sangatlah mahal.
"Ini suasana kebatinan kami, bahwa sistem politik inilah yang menjadi cikal bakal korupsi di Indonesia. Korupsi yang dilakukan kepala daerah, karena kami ini hasil dari sistem politik sekarang," ucapnya.
Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, korupsi itu bisa terjadi karena ada kekuasaan, kesempatan dan keserakahan.
Satu hal yang bisa dilakukan untuk menghindarinya adalah integritas.
"Kami selalu berkoordinasi dengan inspektorat di daerah sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi."
Firli Bahuri pun meminta kepada seluruh Bupati/Wali Kota untuk mengoptimalkan peran inspektorat pengawas internal masing-masing.
"Saya juga berharap, semua kepala daerah berintegritas dan sadar, bahwa korupsi itu perbuatan jahat karena merampas hak-hak masyarakat."
Firli Bahuri juga menegaskan, semua kepala daerah tidak boleh takut dengan KPK.
Selama mereka bekerja sesuai aturan dan tidak melakukan pelanggaran, maka tidak akan dipersoalkan.
"KPK tidak pernah mencari-cari kesalahan, tapi kesalahan pasti bisa kami temukan," tegasnya.
Terkait praktik korupsi karena mahalnya biaya politik saat ini, Firli Bahuri sepakat dengan itu.
Dari hasil survei yang dilakukannya, pihaknya menemukan beberapa persoalan yang harus dicarikan solusi.
"Kajian kita, memang pelaksanaan pilkada ini masih memerlukan biaya tinggi, karena banyak aktifitas politik yang membutuhkan biaya. Dari hasil kajian kita, biaya tinggi pelaksanaan pilkada, 82 persen biayanya dihasilkan dari sponsor," jelasnya.
Untuk itu, KPK telah mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada yang jauh dari praktik korupsi, biaya tinggi hingga jual beli suara.
"Caranya, semua pembiayaan Pilkada ditanggung oleh negara. Kami juga mengusulkan agar ada peningkatan fasilitas yang didapatkan kepala daerah, sehingga mereka tidak akan melakukan korupsi," pungkasnya.
Sementara, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya sengaja mengumpulkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se Jateng untuk mengingatkan kembali agar tidak melakukan korupsi.
Kehadiran pimpinan KPK diharapkan bisa menjadi pengingat mereka untuk memastikan pemerintahan berjalan dan anggaran negara dilaksanakan dengan baik.
"Jadi kemarin saya ditelpon pak Firli, minta kita rapat koordinasi pencegahan korupsi. Maka saya ajak semua Bupati/Wali Kota dan pimpinan legislatif untuk ikut bersama untuk kembali mengingatkan mereka agar tidak korupsi," katanya.
Menurut Ganjar Pranowo, koordinasi dengan KPK sudah berjalan baik di Jateng.
Jateng bahkan sudah memiliki group WhatsApp dengan para pimpinan KPK untuk konsultasi dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Meski begitu, menurutnya masih banyak kegelisahan dari para kepala daerah saat berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Mereka banyak yang tidak tahu, kesalahannya di mana sehingga harus berurusan dengan aparat.
"Banyak kegelisahan kawan-kawan muncul, apalagi saat berhubungan dengan aparat penegak hukum. Sebenarnya kami ini salahnya di mana? Maka kita komunikasikan agar pencegahan korupsi benar-benar bisa dilakukan."
Dalam pertemuan itu lanjut Ganjar Pranowo, KPK sudah memaparkan area-area yang rawan praktik korupsi.
Misalnya jual beli jabatan, kolusi, pungli, perijinan dan lainnya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Ultimatum 7 Bupati di Jateng, Ditarget Seminggu Percepat Vaksinasi Covid-19
Diharapkan para kepala daerah dan pimpinan DPRD se Jateng bisa memahami dan berusaha sekuat tenaga untuk terjebak dalam pusaran korupsi.
"Semua harus mencegah itu. Mudah-mudahan kawan-kawan semua jadi paham dan tidak melakukan itu. Kalau masih nekat, ya ditangkap," tegasnya.***
