Network
Demak Bicara - Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu faktor terlaksananya program dan kegiatan di setiap daerah.
Adanya laporan penyerapan APBD menjadi sangat penting lantaran menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Kabupaten Demak terus berupaya dalam mengendalikan penyerapan APBD supaya dapat terlaksana dengan baik.
Baca Juga: Cegah Penyebaran Covid-19, Rutan Kelas II B Purwodadi Sediakan Tempat Isolasi Khusus Napi
Dalam rapat koordinasi evaluasi kegiatan APBD Triwulan 2 bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat, Bupati Demak berpesan menyampaikan kondisi pandemi Covid-19 jangan dijadikan alasan tidak bekerja secara maksimal.
"Covid-19 bukan menjadi alasan, ini harus menjadi perhatian bersama mengingat setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan seharusnya memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat," kata Bupati Demak dr Eistianah, pada 5 Agustus 2021.
Lebih lanjut dr Eistianah menghimbau kepada OPD untuk mengendalikan stakeholder internal dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan di lingkup daerah masing-masing.
"Sajikan laporan tepat waktu, dengan kualitas hasil yang memuaskan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)," ujar dr Eistianah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Demak Singgih Setyono menegaskan, Jika ada masalah terkait kegiatan diupayakan untuk melakukan ‘rembuk’ bersama agar permasalahan dapat dipecahkan.
Lebih lanjut Sekda Kabupaten Demak itu meminta kepada OPD supaya melakukan review dan reschedule untuk target kegiatan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.
Dalam setiap kegiatan diupayakan selalu ada pendampingan, sebisa mungkin tidak boleh di lepas baik selevel Kabid dan Kasi karena pertanggungjawaban nya dikepala OPD.
Berdasarkan evaluasi APBD Triwulan 2, dapat disimpulkan bahwa diperlukan proses penyelarasan regulasi terkait perencanaan kebutuhan barang /jasa dengan penatausahaan belanja, solusi yang dilakukan yakni percepatan penyelarasan regulasi.
Singgih Setyono berhadap dengan adanya rakor evaluasi ini akan menghasilkan percepatan pelaksanaan program kegiatan di semua perangkat daerah, sehingga hasilnya dapat segera dinikmati oleh masyarakat.***
