DEMAK BICARA - Ada implikasi hukum bila wacana masa jabatan presiden tiga periode jadi diterapkan atau dilaksanakan di Indonesia.
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan, implikasi hukumnya adalah negatif karena jabatan presiden terlalu lama sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of Power).
Hal itu disampaikan Bivitri dalam diskusi dengan tema "Merefleksikan Kembali, Demokrasi Kita di Persimpangan Jalan?" pada Rabu, 24 Maret 2021.
Baca Juga: Terungkap, Ternyata Vicky Prasetyo Pernah Hamili Artis Hingga Punya Anak, Sama Siapa?
“Ada implikasi hukum tapi negatif, karena masa jabatan yang terlalu lama berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan,” terangnya.
Selain itu, kata dia dampak dari masa jabatan presiden tiga periode jika diterapkan ialah memperlambat generasi kepemimpinan antargenerasi berikutnya.
Ia juga mengatakan bahwa penambahan masa jabatan kepala negara menjadi tiga periode tidak hanya berdampak di atas, namun juga berimbas ke tatanan paling bawah.
Baca Juga: Sah! Ayus Sabyan dan Ririe Fairus Resmi Cerai
Ia mengatakan dalam menjalankan tampuk pemerintahan, presiden akan selalu berjalan dengan orang-orang sekelilingnya baik dari sektor formal maupun nonformal.
"Jadi ada oligarki yang menginginkan supaya terus menerus kekuasaannya dipelihara," kata Bivitri.
Oleh karena itu, pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia tersebut mengajak masyarakat untuk kritis terhadap masalah itu. Apalagi, publik tidak boleh hanya melihat dari sosok Presiden Joko Widodo saja melainkan orang-orang yang mengikutinya.
Baca Juga: Pernikahan Atta Halilintar Dan Aurel Hermansyah Batal Digelar di Istiqlal, Keluarga Tak Setuju?
Sebelum isu tersebut bergulir, lanjut dia, tidak ada pihak yang membicarakan masa jabatan presiden tiga periode, namun secara tiba-tiba para elite politik tertentu membicarakannya.
Selama ini masyarakat lebih fokus kepada isu-isu konkrit, misalnya penanganan korupsi, pembungkaman demokrasi, pandemi Covid-19, ekonomi yang menurun dan lain sebagainya.