Network
DEMAK BICARA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakab saat ini pemerintah tengah merencanakan untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Belakangan UU ITE jadi sorotan publik setelah muncul sejumlah peristiwa salah satunya pernyataan mantan Wapres JK yang menyinggung tentang bagaimana menyampaikan kritik tanpa dipanggil polisi.
"Pemerintah akan mendiskusikan inisiatif untuk merevisi UU ITE. Dulu pada 2007 atau 2008 banyak yang usul dengan penuh semangat agar dibuat UU ITE," kata Mahfud dalam akun twitter pribadinya @mohmahfudmd, Senin Februari 2021.
Mantan Pimpinan Mahkamah Konstitusi itu mengatakan jika UU tersebut selama ini banyak menimbulkan pasal-pasal 'karet' maka pemerintah akan melakukan resultan baru dengan merevisinya. Menurutnya, hal tersebut guna mencapai prinsip bernegara Indonesia yang menganut demokrasi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Bakal Ajukan Revisi UU ITE ke DPR untuk Hapus 'Pasal Karet'
"Jika sekarang UU tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet, mari kita buat resultante baru dengan merevisi UU tersebut. Bagaimana baiknya lah, ini kan demokrasi," tuturnya.
Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa dirinya akan mengajukan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah menjadi sorotan publik lantaran dinilai tak bisa memberi keadilan.
"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta pada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini," kata Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo ini menyebutkan bahwa revisi dilakukan untuk menghapuskan pasal-pasal yang dianggap sebagai 'pasal karet'.*
