Network
Koneksi antar daerah tidak merata, namun OJK telah berkordinasi dengan menteri Kominfo bahkan semua akan mendapatkan jaringan, bahkan di beberapa daerah akan mendapatkan jaringan 5G.
Tantangan yang kedua adalah mengenai banyaknya orang tak paham, sehingga banyak masyarakat umum yang terutama belum bisa diberikan service oleh perbankan maupun lembaga keuangan formal lainnya perlu diberikan pemahaman mengenai produk yang cocok dengan resiko kecil supaya masyarakat tidak terjebak pada produk yang tidak bertanggung jawab atau ilegal.
Masyarakat juga harus memahami produk tersebut, jangan sampai ada ketidak pahaman bahwa suatu saat akan ditagih oleh peminjam, dan jika tidak membayar akan menerima konsekuensinya.
Kejahatan Cyber menjadi tantangan ketiga yang harus dihadapi OJK RI, adanya potensi penggunaan data pribadi yang salah, bisa dijual belikan dan dibagikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab.
Bahkan sekarang pemerintah sedang membahas perlindungan data pribadi, ada orang yang membagikan data pribadi tanpa concern dari yang mempunyai data tersebut akan melanggar undang-undang dan pidana.
Belum adanya undang-undang tersebut maka akan digunakan delik ketidak nyamanan, delik manipulasi dan delik privat.
Apabila perlindungan data pribadi dan data perlindungan sudah ada, maka akan menjadi delik pidana.
Tantangan keempat mengenai kaitannya dengan human resource, tidak banyak talenta dibidang digital yang mumpuni dan lengkap antara jumlah SDM yang tersedia dengan jumlah pengembangan produk digital tidak sebanding dengan bagaimana pengelolaan talenta.
Wimboh Santoso mengungkapkan keinginannya untuk mendorong perkembanga fintech lending untuk membantu dalam percepatan akses keuangan seluruh Indonesia.
Adapun kebijakan – kebijakan yang tengah dilakukan OJK RI diantaranya sebagai berikut.
