Network
OJK mendorong peningkatan peran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang harus mendevelop dan mensosialisasikan serta memberikan peringatan kepada seluruh anggotanya untuk mematuhi kebijakan yang ada.
Apabila ada anggota AFPI yang tidak mematuhi akan dilaporkan kepada OJK.
OJK concern terhadap penagihan-penagihan yang melanggar aturan dan melanggar etika, penagihan harus terdaftar dan harus ada perintah siapa yang menyuruh secara tertulis dan harus dilaporkan kepada OJK.
Bekerjasama dengan Satgas Pengawas Investasi, OJK akan menangani keluhan-keluhan dari masyarakat jika ada penggiat pinjaman oline yang tidak mempunyai ijin atau ilegal.
OJK terus memberikan upaya untuk mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat aware terhadap berbagai resiko bagaimana melindungi dirinya sendiri agar tidak terjerat dan tidak melanggar berbagai ketentuan perundang-undangan.
Data menjadi sangat penting, OJK harus mempunyai pusat data tentang fintech landing menjadi bahan yang bagus untuk melakukan analytical sehinga analisis peer to peer landing ini bisa dilakukan dengan digital analytical.
Sehingga dengan big data analisis akan bisa memberikan informasi yang lengkap sehingga untuk pengambilan keputusan dan juga pengawasan nasabah.
Kemeriahan webinar itu dipandu langsung oleh Dosen UPGRIS Dr Dyah Nugrahani.
Dengan keynote speaker Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan disambut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Drs H Fathan Subchi.
Adapun narasumber yang dihadirkan oleh Forwonede adalah Kepala OJK Regional Jateng-DIY Aman Santoso, Ketua DPW Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso dan Paguyuban Pedagang Mie Bakso (Apmiso-Papmiso) Jateng, Lasiman serta Ketua PWI Jateng Amir Mahmud.***
