Network
DEMAK BICARA - Masjid Agung Demak sejak awal bulan Juni 2021 terpaksa ditutup sementara, dikarenakan kasus penyebaran virus Covid-19 yang kian melonjak di Kota Wali tersebut.
Hingga kini Kabupaten Demak menyusul Kabupaten Kudus yang lebih dulu dinyatakan sebagai wilayah zona merah.
Penutupan tempat yang dianggap dapat mengumpul keramaian dan berpotensi menjadi celah masuknya virus Covid-19 pun dilakukan sebagai langkah antisipasi pencegahannya, tak terkecuali dengan Masjid Agung Demak.
Baca Juga: Ganjar Pranowo ; Eling Lan Ngelingke Upaya Mendisiplinkan Masyarakat Pada Protokol Kesehatan
Masjid yang didirikan para Wali itu menjadi salah satu yang terkena imbas dari kebijakan tersebut.
Padahal pengurus DKM Masjid Agung Demak sudah semaksimal mungkin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, seperti mengatur jarak shaf sholat, menyediakan sabun pada tempat wudhu, dan anjuran bermasker ketika memasuki ruangan utama masjid yang memiliki 4 soko guru ini.
Menurut H. Nurul Muttaqin Ketua PC GP ANSOR Kabupaten Demak, secara organisasi dirinya sudah mendesak agar Pemkab Demak bertindak tegas, jika Masjid Agung Demak saja ditutup tapi kenapa karaoke masih tetap saja dibuka? tegasnya.
Baca Juga: Positif Covid-19, Aktor Senior Edy Oglek Aktor Meninggal Dunia
"Masjid Agung Demak dan tempat wisata religi saja ditutup, kenapa karaoke liar tidak bisa ditutup?," sahutnya.
Panglima tertinggi Banser Kabupaten Demak ini juga mengatakan Pemkab Demak harus bisa lebih tegas lagi dalam menyikapi keberadaan karaoke liar ini.
"Saat pandemi seperti ini, Pemkab Demak harus bisa lebih tegas, karena adanya penyebaran virus melalui klaster keluarga bisa saja dari karoke liar tanpa prokes," tegas Nurul.
Sementara itu praktisi hukum yang juga akademisi Unisfat Demak, Misbakhul Munir, M.H., berpendapat bahwa Pemkab Demak seperti tebang pilih dalam menerapkan Perda dan tidak tegas dalam mengambil kebijakan.
Baca Juga: Halim Ketua KONI Kabupaten Demak Meninggal Dunia, Ia Juga Ayahanda Dari Bupati Eisti
“Saya menyesalkan Pemkab Demak yang seperti tebang pilih dalam mengambil kebijakan bagi masyarakat, Masjid Agung Demak ditutup sementara karaoke dibiarkan buka bahkan hingga larut malam,” ujar Dosen Unisfat ini langsung kepada tim Demak Bicara.
Pria yang kerap terlibat di dalam proses advokasi masyarakat kaum marjinal, khususnya PKL ini juga menyampaikan tanah kelahirannya tersebut seperti Kota Wali yang tertukar.
“Tanah kelahiran Saya ini sebagai tanahnya Kota Wali karena didirikan oleh poro Wali Songo, namun saat ini karena banyaknya tempat karaoke yang masih dibuka karena tidak tegasnya sikap Pemkab, banyak masyarakat yang guyonan baik secara langsung maupun di media sosial, mempelesetkan kota wali menjadi kota wanita liar,” sesalnya.
Munir menambahkan, jika melihat Perda No. 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak, sudah selayaknya karaoke yang juga merupakan tempat hiburan, diambil kebijakan untuk ditutup terlepas adanya pandemi atau tidak.***
