Network
DEMAK BICARA - Pengusaha asal Kota Semarang, Agus Hartono, menuntut keadilan kepada Jaksa Agung RI, atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian kredit kepada PT Citra Guna Perkasa (CGP) yang disangkakan kepadanya.
Pasalnya, penetapannya sebagai tersangka didasari tidak dipenuhinya permintaan sejumlah uang oleh oknum penyidik Kejati Jawa Tengah.
Tuntutan tersebut dilayangkan kuasa hukumnya, Kamaruddin Simanjuntak, melalui surat bernomor 106/ADV-JEG/XI/2022 tertanggal 26 November 2022. Dalam suratnya, Agus Hartono meminta perlindungan hukum dan keadilan sebagai korban kriminalisasi oleh penyidik Kejati Jawa Tengah.
Baca Juga: 3 Jadwal Film Bioskop Terbaru Hari Ini di Arion XXI Jakarta, Sri Asih, Keramat 2, Black Panther
"Surat sudah kami kirimkan. Kami meminta kepada Jaksa Agung untuk segera melakukan pemeriksaan dan audit investigasi atas perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada klien kami yaitu Agus Hartono," kata Kamaruddin Simanjuntak, Minggu (27/11/2022).
Kriminalisasi yang dilakukan penyidik Kejati Jawa Tengah, katanya, terkait penetapan tersangka Agus Hartono. Pasalnya, penetapan tersangka tersebut diawali dengan percobaan pemerasan oleh oknum penyidik yaitu Putri Ayu Wulandari.
Kamaruddin mengungkapkan, jaksa Putri Ayu menemui empat mata Agus Hartono di ruang pemeriksaan saat dimintai keterangan sebagai saksi. Kepada Agus Hartono, jaksa Putri Ayu menyampaikan bahwa Agus Hartono pasti menjadi tersangka.
Jaksa Putri Ayu juga menyampaikan bisa membantu membatalkan atau menghapus status tersangka, namun dengan syarat memberikan sejumlah uang yang besarnya Rp 5 miliar per satu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Karena ada 2 SPDP, maka Agus Hartono dimintai Rp 10 miliar.
"Dia (Putri Ayu--red) mengatakan permintaan uang itu atas perintah Kajati Jateng yang saat itu adalah Andi Herman, yang kini diangkat menjadi Sekretaris Jampidsus (Sesjampdisus) Kejaksaan Agung RI," tuturnya.
Namun, lanjutnya, kliennya menolak permintaan uang tersebut. Hal itu berdampak pada penetapan kliennya sebagai tersangka dugaan korupsi. Karenanya, ia meminta oknum jaksa pelaku percobaan pemerasan dinonaktifkan sementara.
Mereka yaitu Putri Ayu Wulandari, Andi Herman selaku mantan Kajati Jawa Tengah dan Leo Jimmi Agustinus selaku ketua penyidik Pidsus Kejati Jawa Tengah.
"Kami juga meminta agar para oknum jaksa terduga pelaku percobaan pemerasan maupun yang memberi perintah, agar dinonaktifkan sementara guna pemeriksaan. Karena mereka tidak profesional dan arogan dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik," pintanya.
Kamaruddin menilai penetapan tersangka Agus Hartono penuh dengan kejanggalan. Karenanya Kamaruddin mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Agus Hartono ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang dengan nomor perkara 24/Pid.Pra/2022/PN Smg.
Hanya saja, lanjut Kamaruddin, pihaknya telah menerima informasi intelijen bahwa ada beberapa pihak yang ingin mempengaruhi atau mengintervensi proses persidangan praperadilan tersebut agar pada saat pengambilan putusan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan.
"Karenanya, dengan tegas kami meminta para pimpinan lembaga penegak hukum di Indonesia, dapat melihat dan mengawasi jalannya proses persidangan praperadilan tersebut," tambahnya.
Dengan begitu, diharapkan hakim tunggal yang mengadili gugatan praperadilan Agus Hartono, dapat memutus perkara sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Selain itu, memastikan tidak adanya tekanan maupun intervensi dari pihak-pihak yang ingin mengganggu dan merusak jalannya persidangan.
"Kami meminta hakim tunggal yang menyidangkan gugatan praperadilan ini, tidak ragu dalam memutus dan mengabulkan permohonan gugatan praperadilan klien kami yaitu Agus Hartono," tandasnya.***
