Network
Demak Bicara - Prestasi moncer, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diminta KPK motivasi ratusan Kepala Daerah se Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ganjar untuk memotivasi ratusan Kepala Daerah terkait pelaksanaan LHKPN.
Pemberian motivasi ratusan Kepala Daerah itu dilakukan Ganjar pada Selasa, 7 September 2021 dalam acara webinar.
Baca Juga: Update Sebaran Virus Covid-19 7 September 2021 di Indonesia: Pasien Sembuh Bertambah 14.159
Prestasi Ganjar yang moncer dengan membawa Jateng sebagai Provinsi Terbaik dalam pelaporan LHKPN hingga Provinsi paling berintegritas dan bebas korupsi, menjadi alasan KPK menunjuknya menjadi narasumber webinar yang digelar secara daring dan diikuti seluruh Kepala Daerah se Indonesia.
Dalam acara itu, hanya ada empat narasumber yang dihadirkan KPK. Selain Ganjar, ada juga Ketua MPR, Bambang Soesatyo, Menteri BUMN, Erick Thohir dan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus.
"Para narasumber ini kami undang untuk berbagi pengalaman terkait LHKPN. Mereka ini memiliki prestasi yang bagus, jadi pantas kalau diundang. Pak Ganjar ini rekornya kalau kita hitung sangat banyak. Provinsi Jateng selalu mencapai kepatuhan LHKPN yang sempurna. Makanya pada kesempatan yang baik ini, kita ingin berbagi bagaimana cara melaporkan LHKPN yang tepat waktu dan akurat," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.
Baca Juga: Nobar Film Manuto, Wagub Jateng : Karya Inakriya ini Sangat Bagus, Menarik dan Mengispirasi
Dalam paparannya, Ganjar mengatakan untuk menjadikan Jateng sebagai daerah yang melaporkan LHKPN secara tuntas dan tepat waktu bukanlah persoalan mudah.
Awalnya, banyak pejabat yang ketakutan untuk mengisi LHKPN karena memang ada beberapa harta yang tidak jelas sumbernya.
"Itu cerita panjang, awalnya sulit tapi kan yang eselon 1-2 wajib. Maka kami minta didampingi KPK waktu itu dan sekarang sudah berjalan. Ceritanya menarik, bahkan sebelum mengisi LHKPN waktu itu, banyak pejabat yang menjual barang-barangnya," jelasnya.
Seiring berjalannya waktu, LHKPN di Jateng berjalan baik. Seluruh pejabat eselon 1-2 tertib melaporkan harta kekayaannya.
Melihat itu, Ganjar melakukan terobosan dengan tidak hanya mewajibkan eselon 1-2 yang melaporkan, tapi ditambah sampai eselon 4.
"Dan KPK mengizinkan. Sampai saat ini, datanya ada 2.320 penyelenggara negara level pejabat negara di Pemprov Jateng yang mengisi LHKPN, dan itu bisa tuntas 100 persen," terangnya.
Baca Juga: Meski PTM Terbatas di Jawa Tengah Berlangsung Baik, Sekretaris Dindikbud Jateng Ungkap Hal ini
Lebih dari itu, Ganjar juga membuat aturan yang mewajibkan semua ASN di Jateng juga melaporkan harta kekayaan. Ia menyebutnya LHKASN. Ternyata, terobosan itu juga berjalan sukses.
"Total ada 38.199 ASN di Jateng, dan semuanya mengisi LHKPN 100 persen. Jadi saat ini saya mengatakan, bahwa LHKPN ini tidak terlalu sulit. Ini barang mudah yang hanya butuh mau atau tidak," tegasnya.
Untuk menertibkan pejabat hingga ASN di lingkungan Pemprov Jateng tertib melaporkan harta kekayaan, Ganjar telah menerbitkan Peraturan Gubernur. Ada sanksi yang dikenakan jika ada yang melanggar atau tidak tertib.
Baca Juga: Wah Mantan Teroris Kumpul di Karanganyar, Ada Apa ya?
"Saya cek ada satu pejabat di Pemprov yang terkena denda, dia dipotong TPP nya sebesar 10 persen karena terlambat melaporkan LHKPN. Jadi sampai saat ini tingkat kepatuhan penyelenggara negara hingga ASN di Jateng terkait LHKPN bagus. Ini yang kita dorong, rawat dan jaga," tegasnya.
Tantangannya saat ini lanjut Ganjar adalah, KPK meminta LHKPN tidak hanya tuntas 100 persen, tapi juga akurat. Akurasi inilah lanjut Ganjar yang harus dilakukan saat ini.
"Saya minta teman-teman melakukan improvement. Kalau 100 persen sudah, sekarang tinggal tingkat akurasinya. Saya yakin bisa," pungkasnya.
Baca Juga: Mbak Eisti Resmi Buka Destinasi Wisata di Demak
Langkah Ganjar ini diapresiasi oleh KPK. KPK berharap daerah lain bisa meniru langkah Ganjar agar daerahnya masuk sebagai provinsi yang sudah 100 persen melaporkan LHKPN.
"Daerah lain, mari bergabung dengan pak Ganjar, jadi provinsi yang sudah 100 persen melaporkan LHKPN. Masih ada beberapa provinsi yang belum mencapai itu," ucap Pahala. ***
