Network
2. Dari mana sumber dana Jasa Raharja
Sumber dana tersebut berasal dari Iuran Wajib (IW) Jasa Raharja pada saat penumpang membeli tiket alat angkutan umum, serta Sumbangan Wajib dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada saat pemilik kendaraan bermotor mengesahkan/memperpanjang STNK.
3. Apa Hak dan Kewajiban Masyarakat Sesuai UU No 33/1964
Bila alat angkutan yang ditumpangi dalam perjalanan mengalami kecelakaan, sesuai KEP.15/PMK/010/2017 tanggal 13 Februari 2017, korban berhak atas santunan Jasa Raharja, berupa :
Santunan meninggal dunia Rp 50 juta
Santunan perawatan/pengobatan dokter/RS/Puskesmas maksimal Rp 20 juta (kecelakaan darat & laut), maksimal Rp 25 juta (kecelakaan udara).
Santunan cacat tetap, maksimal Rp 50 juta.
Santunan biaya penguburan (bagi yang tidak ada ahli waris) Rp 4 juta.
Biaya Ambulance, maksimal Rp 500 ribu
Biaya P3K, maksimal Rp 1 juta
Selain itu juga ada manfaat tambahan :
Biaya Ambulance maksimal Rp 500.000,-
Biaya P3K maksimal Rp 1.000.000,-
Ketentuan Tambahan Biaya Ambulance yakni biaya yang dikeluarkan dalam penggunaan ambulans/kendaraan yg mengantar korban dari tempat kejadian ke Faskes pertama merawat korban (Klinik,Puskesmas,Rumah Sakit)
"Setiap penumpang alat angkutan umum di darat (bis, kereta api), laut dan udara, saat membayar tiket atau ongkos angkutan, otomatis telah membayar iuran wajib atau premi Jasa Raharja," papar Kepala Cabang Utama Jasa Raharja Jawa Tengah, Jahja Joel Lami.
Khusus untuk penumpang angkutan umum dalam kota dibebaskan dari kewajiban membayar iuran wajib atau premi Jasa Raharja, tetapi tetap berhak atas santunan apabila angkutan yang dinaiki mendapat musibah kecelakaan. Misalnya, penumpang mikrolet, metro mini, bus dalam kota.
Namun demikian, lanjut dia, ada beberapa kondisi kecelakaan yang tidak mendapat santunan dari Jasa Raharja, diantaranya kecelakaan tunggal, kecelakaan kondisi mabuk, upaya bunuh diri, kecelakaan karena adu balap, atau kecelakaan yang menimpa pelaku tidak kejahatan.
"Kondisi-kondisi itu di luar dari jaminan Jasa Raharja. Kalau mabuk terlibat kecelakaan dua kendaraan, kami akan melihat dan memastikan laporan yang ada. Ada batasan dalam UU yang mengatur kondisi-kondisi yang terjadi dan terjamin," jelasnya.
