DEMAK BICARA - Pengamat Politik Rocky Gerung menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat lebih aktik mengkritik kinerja pemerintah, terutama terkait dengan peningkatan perbaikan pelayanan publik.
Menurut Rocky, pernyataan Jokowi itu seolah-olah tidak mengerti dengan kondisi di lapangan yang sesungguhnya.
Yang terjadi di lapangan jauh berbeda dengan yang disampaikan Jokowi. Kebebasan berpendapat saat ini semakin mengkhawatirkan.
Pernyataan Jokowi, ujar dia merupakan bagian dari permainan dua muka. Karena Jokowi masih bersembunyi di balik kebohongan komunikasi.
“Kalau orang Betawi baca headline itu, presiden minta dikritik, komentarnya ‘muka gile lu’. Cara orang Betawi membalikkan fakta selalu ada lucunya, tepat sasaran.
Seolah presiden gak paham tentang reason perkembangan terakhir kebebasan pers, politik oposisi,” ujar Rocky Gerung dikutip dari channel you tubenya, Rabu (10/2/2021).
Baca Juga: Abu Janda dan Natalius Pigai Berdamai, Polisi Pastikan Kasus Rasisme Tetap Diproses
“Kwik Kian Gie, Susi Pudjiastuti, melampaui presiden. Silakan kritik artinya boleh ngomong tapi dijamin kebebasan, tapi kami tidak jamin kebebasan,” sambungnya,
Rocky mengatakan bahwa kebebasan berpendapat masih dibatasi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Setelah ngomong, kebebasannya diambil. Ditunggu UU ITE, Bareskrim. Ditunggu oleh putusan pengadilan. Itu paradoks, memberi sinyal bahwa kami tidak antikritik, pada waktu yang sama suruh perkarakan. Jadi itu pikiran yang kata orang muke gile lu,” katanya.
Baca Juga: Khawatir Dengan China, Filipina Akan Tambah Pasukan di LCS
Sebenarnya, kata dia, Jokowi seolah memberi sinyal bahwa dia ingin mendapatkan kritik kecuali dari kalangan radikal.
Telinga Jokowi hanya ingin memperoleh kritik yang ujungnya berakhir dengan pujian.
"Kalau konsisten, dia harus bicara depan publik, di belakangnya ada pimpinan negara dan mengumumkan tahanan politik tidak boleh diadili, harus segera dibebaskan,” tegasnya.