DEMAK BICARA - Presiden Joko Widodo telah melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, pada hari Rabu.
Pelantikan Hadi dan AHY dilakukan secara bersamaan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 34 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Februari 2024.
Dalam prosesi pelantikan tersebut, Hadi dan AHY menjalani pengambilan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Tinggal Menghitung Hari, Berikut Ide Jualan Bulan Puasa Ramadhan
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Hadi dan AHY serentak saat menyatakan sumpah jabatan mengikuti ucapan Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, sementara posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dijabat oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku pelaksana tugas.
Hadi Tjahjanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima TNI periode 2017-2021, telah ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sejak Juni 2022.
Sementara itu, AHY, putra pertama dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memiliki latar belakang militer sebelum beralih ke dunia politik. Dia memulai karier militer setelah lulus dari Akademi Militer pada tahun 2000 dan meraih beberapa gelar pascasarjana di berbagai universitas ternama di Singapura dan Amerika Serikat.
AHY memutuskan untuk mundur dari TNI pada akhir tahun 2016 untuk fokus terjun ke dunia politik, dan sejak itu telah aktif dalam Partai Demokrat. Dia kemudian menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 sejak 15 Maret 2020, setelah mendapatkan dukungan luas dari seluruh Indonesia.***