Network
DEMAK BICARA - Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dirilis pada Kamis 28 Maret 2024 mengungkapkan situasi yang mengkhawatirkan di Haiti, di mana masyarakatnya sangat dirampas hak-hak asasinya karena lembaga-lembaga negara berada dalam kondisi hampir kolaps.
Menurut laporan Kantor Hak Asasi Manusia PBB, korupsi, impunitas, dan kurangnya tata kelola yang baik, yang semakin diperparah oleh meningkatnya tingkat kekerasan dari geng-geng, telah merusak supremasi hukum dan hampir membuat lembaga-lembaga negara tidak berfungsi.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menekankan perlunya menangani ketidakamanan sebagai prioritas utama untuk melindungi masyarakat dan mencegah lebih banyak penderitaan di Haiti.
"Melindungi institusi-institusi yang vital bagi supremasi hukum juga sangat penting karena mereka telah diserang sampai ke akar-akarnya," tambahnya.
Laporan tersebut menegaskan bahwa hanya meningkatkan keamanan tidak akan memberikan solusi jangka panjang. Yang diperlukan adalah kebijakan yang bertujuan memulihkan supremasi hukum dan mencegah kekerasan di masa depan.
Turk juga menyerukan penerapan embargo senjata yang lebih efektif, mengingat bahwa senjata masih terus berdatangan meskipun situasi di lapangan sangat mengerikan.
Haiti telah dilanda konflik internal sejak pertengahan 2021, ketika geng-geng bersenjata mengambil alih infrastruktur dan menyebabkan kekacauan dengan serangkaian kekerasan dan perebutan wilayah. Akibatnya, bantuan medis menjadi sulit diakses dan kelaparan melanda karena persediaan makanan yang hampir habis.
