DEMAK BICARA- Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mempertanyakan sikap pemerintah yang meniadakan pilkada 2023 dan 2024 dengan alasan Negara sedang fokus menangani pandemi covid-19.
Menurut dia, bila pandemi dan resesi dijadikan alasan sehingga pilkada 2023 dan 2024 ditiadakan, harusnya alasan tersebut berlaku juga dengan pilkada 2020 lalu yang terkesan dipaksakan oleh pemerintah meski covid-19 sedang mewabah.
Baca Juga: Terlihat Sosok Misterius di Makam Syekh Ali Jaber. Siapa?
“Jika alasan tidak perlu diadakannya pilkada 2023 dan 2024 karena kita sedang fokus pada pandemi dan resesi, kenapa hal yang sama tidak jadi alasan untuk tidak dilaksanakan pilkada 2020?” Tanya Sohibul
“Selalu ada alasan untuk tiap keputusan politik, itu ok, tapi tentu harus akuntabel argumentasinya,” tambah dia.
Diketahui, pada 28 Januari 2021, Jokowi mengumpulkan mantan tim suksesnya di Pilpres 2019. Jokowi juga disebutkan telah bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik pendukung.
Baca Juga: Moeldoko Dinilai Masih Keok Lawan AHY di Bursa Capres 2024
Kepada parpol pendukung, Jokowi mengisyaratkan menolak revisi UU Pemilu, khususnya aturan yang menyangkut gelaran pilkada digelar pada 2022 dan 2023.
Kepala Negara beranggapan, UU Pemilu sebaiknya tidak diubah setiap menjelang pemilu. Apalagi saat ini, pemerintah dan semua elemen bangsa sedang fokus penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.
Baca Juga: Banjir Semarang Sepi di Medsos, Geisz Chalifah: Mereka Dibayar untuk Komentari Jakarta Saja
Adapun Partai Nasdem, awalnya partai yang dipimpin Surya Paloh itu sangat ngotot agar UU Pemilu direvisi. Termasuk menolak pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Adapun draf RUU Pemilu ini sebenarnya sudah sampai di Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk diharmonisasi. RUU ini juga sebelumnya masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, bangsa Indonesia saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan melakukan upaya pemulihan ekonomi yang diakibatkannya.
Melihat hal itu, Nasdem menilai perlunya menjaga soliditas partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan, dan bahu-membahu menghadapi pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian bangsa.
Jelas Surya Paloh, sebagai partai politik, Nasdem berkewajiban melakukan telaah kritis terhadap setiap kebijakan. Namun, Nasdem tetap lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya.[]