DEMAK BICARA - Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah berencana akan menaikkan pajak motor dalam waktu dekat ini.
Rencana pemerintah soal pajak motor naik seperti dikatakan Luhut sudah pada tahap pembahasan dan meminta persetujuan Presiden Joko Widodo.
Luhut beralasan, penerapan kebijakan pajak motor naik ini nantinya akan berguna untuk banyak hal, salah satunya dapat menambah subsidi transportasi umum.
"Tadi kita juga rapat dan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan menaikkan pajak untuk motor konvensional," kata Luhut Binsar dalam peresmian merek BYD (Build Your Dream) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kamis, 18 Januari 2024.
"Sehingga nanti itu (pajak motor naik) bisa subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat," ucapnya menambahkan.
Lebih lanjut, Luhut menyebutkan kebijakan menaikkan pajak motor ini bisa jadi salah satu upaya untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta.
Dan jika digabungkan dengan kebijakan lainnya, rencana ini diklaim bisa memperbaiki angka kualitas udara di DKI Jakarta yang sempat memburuk hingga saat ini.
"Dalam konteks menurunkan hasilnya (angka polusi udara), jadi segala macam kita lakukan dari penerapan ganjil genap dan seterusnya," kata Luhut.
"Menaikkan pajak (motor), sampai akhirnya menyiapkan infrastruktur agar masyarakat menitipkan mobilnya atau motornya dan juga dari apa langkah-langkah lain yang sudah kita rumuskan," ujarnya.
Rapat lintas Kementerian
Mengenai rencana tersebut, Luhut meminta semua pihak untuk mendukung. Ia mengklaim kebijakan itu dapat memberikan dampak baik untuk beberapa hal.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan melakukan rapat lintas kementerian untuk pembahasan kebijakan menaikkan pajak motor.
Rapat itu meliputi apakah kemudian kebijakan akan diterapkan atau tidak. Keputusan tersebut paling tidak sudah ada pada 22 Januari 2024.
"Nah sekarang supaya ini bisa jalan, saya minta semuanya, silahkan Anda beri masukkan. Kami sangat senang hati jika kami menerima masukan dalam bagian kami," ucapnya.
"Kami akan rapat lagi tanggal 22 bulan ini (Januari), dan kemudian selanjutnya ketika sudah selesai, kami minta ratas dengan presiden dan lain-lain," kata Luhut menambahkan.
Luhut pun kembali menegaskan bahwa kebijakan ini sangat penting mengingat adanya permasalahan lain seperti polusi dan kemacetan di Jakarta serta bisa menambah subsidi untuk transportasi umum.***