Dampak Luas Gangguan PDN, Paspor, Pendidikan, dan Pelayanan Publik Mulai Dari Layanan Paspor Hingga Dapodik

30 Juni 2024, 15:41 WIB
Ilustrasi peretasan PDN - Dampak Luas Gangguan PDN: Paspor, Pendidikan, dan Pelayanan Publik /dok/pixabay

DEMAK BICARA - Serangan cyber yang menyebabkan gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) telah memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor di Indonesia.

Berikut adalah beberapa dampak utama yang telah teridentifikasi dari berita dan sosial media:

1. Layanan Paspor Terganggu

Ribuan paspor belum bisa tercetak, menyebabkan layanan percepatan paspor dan pengambilan paspor terganggu. Bagi diaspora yang paspornya habis masa berlakunya, ini menjadi masalah serius. Perpanjangan residensi di negara asing memerlukan paspor yang valid, dan tanpa residensi yang sah, risiko deportasi meningkat.

Baca Juga: Ketua Komtap Cyber Security Awareness Aptiknas Berikan Tips Hadapi Serangan Ransomware

2. Penerima KIPK

Data sekitar 800 ribu penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) hilang tanpa backup, yang berdampak pada proses verifikasi dan distribusi bantuan.

3. Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI)

Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia untuk dosen ke luar negeri terpaksa mundur. Jadwal kuliah di luar negeri tetap berjalan sesuai rencana, tetapi ketidakpastian ini menambah tekanan bagi calon penerima beasiswa.

4. Aplikasi Srikandi

Aplikasi Srikandi untuk pengarsipan nasional tidak dapat diakses, menghambat pengelolaan arsip dan dokumentasi nasional.

5. Verifikasi Data PPDB

Proses verifikasi data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terganggu di berbagai daerah, menghambat kelancaran pendaftaran siswa baru.

6. Sertifikasi Halal UMKM

Sertifikasi halal untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhambat karena portal ptsp.halal.go.id tidak berfungsi.

7. Cek NISN

Pengecekan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) tidak bisa dilakukan, padahal penting untuk verifikasi data mahasiswa baru.

8. Data Kementerian Hilang

Data di 282 kementerian dan lembaga pemerintah hilang, dengan hanya 44 kementerian yang memiliki backup. Ini menimbulkan risiko besar bagi administrasi dan pengelolaan data pemerintah.

9. Surat Menyurat Manual

Surat menyurat di berbagai pemerintah kota dilakukan secara manual, mengakibatkan penundaan dan efisiensi kerja yang menurun.

10. Jamaah Umrah Tertunda

Jamaah umrah terancam gagal berangkat ke tanah suci karena masalah paspor dan visa yang terganggu.

11. Antrian Imigrasi

Antrean panjang di imigrasi bandara menjadi pemandangan sehari-hari karena petugas harus menangani secara manual.

12. KIPK Jalur Mandiri

Pendaftaran KIPK untuk jalur mandiri tidak bisa melakukan sinkronisasi data, menghambat proses pendaftaran.

13. Pengajuan Jenjang Jabatan Akademik

Pengajuan jenjang jabatan akademik untuk PTS lewat elkite-lldikti3.kemdikbud.go.id ditutup sejak 20 Juni, menghambat proses kenaikan jabatan dosen.

14. Registrasi NPWP

Registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terganggu, termasuk untuk WNA yang baru mulai bekerja di Indonesia.

15. Website IKN

Website otorita Ibukota Nusantara (IKN) sempat mengalami gangguan akibat masalah PDN.

16. Dapodik

Data pokok pendidikan (Dapodik) masih belum bisa diakses, menghambat pengelolaan data pendidikan.

Gangguan PDN telah menyebabkan berbagai hambatan dalam layanan publik dan administrasi di Indonesia. Diperlukan upaya segera untuk memulihkan dan memperkuat sistem data nasional agar dampak negatif ini tidak berlarut-larut.

Editor: Maya Atika

Terkini

Terpopuler