Network
Dia juga mendukung penuh penerapan protokol kesehatan yang harus dilakukan kepada para calon tenaga kerja migran agar aman dari Covid-19 dari keberangkatan hingga negara tujuan.
Baca Juga: Cari lowongan kerja? E-Makaryo Solusinya, Ini Cara Aksesnya!
“Kalau perlu karantina sebelum pergi dan pada saat sampai di negara tujuan juga tidak masalah. Sebab selama ini juga, tugas kami antara lain membuat mental dan fisik para calon tenaga kerja itu terjaga dan sehat,” kata Rauf.
Di luar soal pengiriman tenaga migran, KAPTEN Indonesia juga konsen terhadap masalah tenaga kerja ilegal. Menurut data World Bank tahun 2019, orang Indonesia di luar negeri berjumlah kurang lebih 10 juta. Namun data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebut angka pekerja migran yang legal hanya 3.740.000. Mereka menyumbang devisa negara kurang lebih Rp 160 triliun pada tahun 2019.
“Karena itu, kami konsen bagaimana mereka kembali menjadi legal. Kami mendorong agar program rehiring atau pemutihan dijalankan kembali,” ujar Rauf.
Baca Juga: Goes to Japan, PW Pergunu DKI Jakarta Tanda Tangani MoU Magang dan Kerja Ke Jepang
Rauf mengaku, KAPTEN Indonesia siap bekerjasama dengan stakeholder untuk program rehiring karena pihaknya mengklaim memiliki cabang di 119 negara.
“Jika semua tenaga kerja migran menjadi legal maka yang diuntungkan adalah tiga pihak, yaitu negara tujuan karena mereka membayar pajak, negara kita karena menerima devisa, dan keluarganya,” jelas Rauf.
Sebagai organisasi yang memiliki jaringan ke tenaga migran Indonesia di seluruh dunia, KAPTEN Indonesia juga berharap agar pemerintah bisa memberdayakan mereka sebagai agen promosi pariwisata, minimal di tempat kerjanya masing-masing.
Baca Juga: Wow! Pelaku Begal Payudara ini Malah diberi Hadiah
