Polusi Udara Semakin Mengancam Kesehatan, Jakarta Bisa Belajar Hal-hal Ini dari Beijing untuk Tekan Pencemaran

DEMAK BICARA - Polusi udara yang melanda kawasan Jakarta dan sekitarnya terus menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan bahkan mengancam bagi kesehatan. Terbaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga disebut-sebut mengalami batuk berkepanjangan, diduga akibat kualitas udara yang buruk.

Sejak Juli 2023 lalu, indeks kualitas udara harian Jakarta berdasarkan situs pemantau IQAir nyaris selalu bertengger di predikat tidak sehat. Presiden pun telah memerintahkan kabinetnya untuk mengatasi polusi udara agar pencemarannya bisa ditekan dan tidak mengancam kesehatan.

Berbagai kebijakan untuk mengatasi polusi udara di Jakarta seperti work from home (WFH) atau bekerja dari rumah, rekayasa cuaca, dan lain-lain terus diupayakan. Namun, efektivitas langkah-langkah tersebut dalam menekan pencemaran yang mengancam kesehatan nyatanya masih diragukan oleh sejumlah kalangan.

Baca Juga: Mengenal Bahaya Polusi Udara: Dampak dan Cara Mencegahnya

Membahas polusi udara, pemerintah Beijing di China mempunyai pengalaman mengatasi persoalan tersebut yang mampu mengurangi 39% emisi selama tahun 2013 hingga 2017 lalu. Hal itu sebenarnya bisa dipelajari oleh Indonesia pada umumnya atau Jakarta secara khusus.

Hal itu mampu dicapai oleh pemerintah Beijing yang berani mengeluarkan biaya besar untuk mengendalikan dan menekan polusi udara di kawasan tersebut melalui sebuah kebijakan yang disebut dengan Rencana Aksi Udara Bersih (Clean Air Action Plan).

Langkah-langkah yang bisa dipelajari Indonesia untuk kendalikan polusi udara

Berikut ini beberapa aksi dan tindakan penanganan polusi udara di Beijing yang dapat ditiru dan dipelajari oleh Indonesia.

1. Penutupan PLTU
Pemerintah Beijing menyoroti sektor energi atau pembangkit listrik sebagai sektor yang menghasilkan gas buang karbon dioksida (CO2), sulfur dioksida (SOx), nitrogen oksida (NOx), dan partikel-partikel debu seperti PM10 ataupun PM2,5 sebagai sumber polusi udara di kawasan tersebut.

Selama lima tahun, pemerintah Beijing telah menutup empat pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan penggantian 24 ribu ketel uap berbahan bakar batu bara dengan sumber energi yang lebih bersih. Otoritas setempat juga melarang penggunaan batu bara sebagai media untuk memasak bagi 874 ribu rumah tangga.