Network
DEMAK BICARA - Presiden Palestina Mahmoud Abbas memberikan persetujuannya terhadap pembentukan pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh perdana menteri yang baru ditunjuk, Mohammad Mustafa pada Kamis, 28 Maret 2024.
Laporan dari kantor berita resmi WAFA menyatakan bahwa pemerintah baru ini akan mengutamakan isu-isu kemanusiaan, termasuk rencana komprehensif untuk bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di Jalur Gaza serta upaya rekonstruksi daerah tersebut.
Pemerintah baru juga akan memfokuskan perhatiannya pada stabilisasi situasi keuangan dan upaya untuk mengurangi dampak ekonomi di wilayah Gaza dan Tepi Barat.
Baca Juga: PBB Menyoroti Kekerasan, Korupsi, dan Kekacauan di Haiti
Menurut laporan, upacara pelantikan pemerintah baru direncanakan akan dilaksanakan pada Minggu, 31 Maret. Selain menjabat sebagai perdana menteri, Mustafa juga akan mengambil peran ganda sebagai menteri luar negeri dalam kabinet yang baru ini.
Pada tanggal 14 Maret, Abbas menugaskan Mustafa, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Dana Investasi Palestina (Palestine Investment Fund/PIF) dan juga sebagai penasihat ekonomi senior bagi Abbas, untuk membentuk pemerintahan ke-19.
Penunjukan Mustafa ini terjadi setelah pemerintah Palestina pimpinan mantan perdana menteri Mohammad Shtayyeh mengundurkan diri karena tantangan yang dihadapi oleh wilayah Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem.
Salah satu faktor utama dalam pembentukan pemerintah baru ini adalah tekanan yang semakin meningkat terhadap Abbas untuk mereformasi Otoritas Palestina dan untuk memimpin upaya dalam membentuk kerangka kerja politik yang mampu mengatur masa depan negara Palestina pasca- pembantaian di Gaza.
