Network
DEMAK BICARA - Mantan Wakil Jusuf Kalla (JK) turut memberikan kritikan terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat untuk mengkritik semua kebijkan pemerintah.
Politisi senior Partai Golkar tersebut menyoroti sejumlah hal terkait menurunnya indeks demokrasi seperti yang dirilis the Economist Intelligence Unit (EIU).
“Indeks demokrasi kita dalam surveinya menurun, oleh the Economist Intelligence Unit (EIU). Tentu ini bukan demokrasinya menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu,” kata JK dalam acara peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI, Jumat 12 Februari 2021.
JK memaparkan sejumlah masalah utama dalam demokrasi, salah satunya demokrasi di Indonesia berbiayanya mahal.
Baca Juga: Singgung Poligami, Keluarga Penyanyi Natta Reza dan Wardah Maulina Jadi Sorotan
“Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik. Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya,” pungkasnya.
Karena demokrasi mahal, lanjutnya, maka menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi.
“Maka disitulah terjadinya menurunya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi,” tuturnya.
Selanjutnya, JK menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sehingga perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.
