Network
DEMAK BICARA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa Presiden Joko Widodo telah mempersilahkan para menteri untuk menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Airlangga menyatakan kesiapannya untuk hadir setelah menerima undangan dari MK pada Selasa 2 April 2024 malam. Meskipun tidak ada arahan khusus dari presiden, dia menegaskan bahwa kesaksian para menteri di MK hanya akan menjelaskan tugas pokok dan fungsi pemerintah, terutama terkait mekanisme APBN terkait bantuan sosial (bansos) dan perlindungan sosial (perlinsos).
Terkait koordinasi dengan menteri lain yang dipanggil MK, Airlangga menyatakan bahwa mereka telah berkoordinasi di internal Kabinet Indonesia Maju.
Pemanggilan para menteri ini berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim MK, bukan sebagai akomodasi permohonan dari pihak-pihak tertentu.
Selain Airlangga, tiga menteri lainnya yang dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 adalah Muhadjir Effendi (Menko PMK), Sri Mulyani (Menkeu), dan Tri Rismaharini (Mensos).***
