8. Data Kementerian Hilang
Data di 282 kementerian dan lembaga pemerintah hilang, dengan hanya 44 kementerian yang memiliki backup. Ini menimbulkan risiko besar bagi administrasi dan pengelolaan data pemerintah.
9. Surat Menyurat Manual
Surat menyurat di berbagai pemerintah kota dilakukan secara manual, mengakibatkan penundaan dan efisiensi kerja yang menurun.
10. Jamaah Umrah Tertunda
Jamaah umrah terancam gagal berangkat ke tanah suci karena masalah paspor dan visa yang terganggu.
11. Antrian Imigrasi
Antrean panjang di imigrasi bandara menjadi pemandangan sehari-hari karena petugas harus menangani secara manual.
12. KIPK Jalur Mandiri
Pendaftaran KIPK untuk jalur mandiri tidak bisa melakukan sinkronisasi data, menghambat proses pendaftaran.
13. Pengajuan Jenjang Jabatan Akademik
Pengajuan jenjang jabatan akademik untuk PTS lewat elkite-lldikti3.kemdikbud.go.id ditutup sejak 20 Juni, menghambat proses kenaikan jabatan dosen.
14. Registrasi NPWP
Registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terganggu, termasuk untuk WNA yang baru mulai bekerja di Indonesia.
15. Website IKN
Website otorita Ibukota Nusantara (IKN) sempat mengalami gangguan akibat masalah PDN.
16. Dapodik
Data pokok pendidikan (Dapodik) masih belum bisa diakses, menghambat pengelolaan data pendidikan.
Gangguan PDN telah menyebabkan berbagai hambatan dalam layanan publik dan administrasi di Indonesia. Diperlukan upaya segera untuk memulihkan dan memperkuat sistem data nasional agar dampak negatif ini tidak berlarut-larut.