Network
DEMAK BICARA – Rencana pemerintah Perancis untuk melakukan penyelidikan terhadap sertifikat "alergi klorin", dinilai kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) bentuk Islamofobia. Langkah pemerintahan Emmanuel Macron ini dinilai sebagai bentuk Islamofobia.
Pada Kamis, 12 Februari 2021, Kementerian Dalam Negeri dan Pendidikan Perancis mengumumkan akan melakukan penyelidikan terhadap sertifikat alergi klorin. Pasalnya, ada dugaan banyak sertifikat klorin palsu yang beredar.
Sertifikat palsu itu diduga digunakan para orang tua yang "religius" untuk tidak mengikutkan putri mereka dalam kegiatan ekstra kurikuler berenang di sekolah. Dalam peraturan di sekolah-sekolah Perancis, jika menunjukkan sertifikat alergi klorin, siswa boleh untuk tidak ikut aktifitas berenang.
Baca Juga: Biden Wanti-wanti: Jika AS Tidak Segera Bergerak, China Akan Rebut Makan Siang Kita
Meski rencana penyelidikan tidak secara eksplisit mengarah pada “Muslim" atau "Islam". Namun, para kritikus yakin penyelidikan itu akan diarahkan pada 5,7 juta muslimin di negeri itu.
Disinyalir sebagian orangtua muslim di Perancis enggan untuk mengikutkan putrinya dalam kegiatan berenang. Biasanya, karena alasan etika berpakaian yang terlalu terbuka.
Pemerintah Perancis berdalih penyelidikan itu dilakukan untuk memperkuat "nilai-nilai Republik", khususnya RUU yang menentang "separatisme Islamis". Mereka mensinyalir penerbitan sertifikat alergi klorin meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir ini.
Baca Juga: Petisi Tolak Tuduhan Din Syamsuddin Radikal Telah Ditandatangani 3.946 Orang
“Penerbitan sertifikat alergi klorin tidak dapat ditoleransi di sekolah-sekolah di Perancis, selama tidak didasarkan pada alasan medis," demikian peryataan Kementerian Dalam Negeri Perancis soal rencana penyelidikan itu, dilansir Al Jazeera pada Jumat, 12 Februari 2021.
Rencana penyelidikan ini langsung mendapat penolakan dari kelompok aktifis HAM Perancis.
Rim Sarah Alouane, seorang peneliti kebebasan beragama, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia Prancis, mengatakan Perancis memiliki banyak sekali masalah yang lebih urgen. Namun ironisnya, pemerintahan Macron memperioritaskan untuk mengejar siswa perempuan Muslim yang diduga mencoba membolos kelas renang.
Baca Juga: Temuan Terbaru: Muslimah Uighur Alami Pemerkosaan Terogranisir
Sementara Sefen Guez Guez, seorang pengacara untuk kelompok hak sipil Collective Against Islamophobia in France (CCIF), mengatakan jelas penyeldidikan itu akan diarahkan pada muslim Perancis.
“Kami tidak naïf, ini jelas menargetkan Muslim. Itu adalah sebuah agenda. Mereka mencoba untuk memutuskan bagaimana Muslim harus menjalankan agama mereka. Ini tidak menghormati laicite (prinsip sekularisme Perancis)," kata Sefen.
Sama seperti Rim, Sefen heran dengan keputusan pemerintah memprirotaskan soal sertifikat klorin. Ia menduga ini bagian dari upaya stigmatisasi muslim di negara itu.
Baca Juga: Salut! Perjuangan Pemuda Indonesia Ini Lamar Gadis Asal Turki, Sempat Positif Covid-19 di Jakarta
“Bagaimana ini (sertifakat klorin) menjadi prioritas? Apakah mereka akan mulai mengawasi sertifikat alergi?. Ini bagian dari upaya yang lebih luas untuk menstigmatisasi Muslim,” terangnya.
Pemerintah Macron beberapa kali mendapatkan kritikan, karena kebijakannya yang dinilai diskriminatif terhadap muslim Perancis.***
