Network
Demak Bicara - Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang masih dimatangkan kebijakan penyalurannya ini diharapkan Ida Fauziyah adalah sebagai upaya agar tingkat pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi dapat ditekan.
Sejak diluncurkan ke publik pada Rabu, 21 Juli 2021 malam, kebijakan penyaluran BSU dihrapkan juga dapat mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan membantu pekerja/buruh yang dirumahkan atau berkurang gajinya karena pembatasan jam kerja.
Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat keterangan resminya diunggah oleh akun instagram @kemnaker Kamis, 22 Juli 2021 malam.
Baca Juga: Bupati Demak Ajak BUMD untuk Selalu Hadir ditengah Masyarakat dan Menebar Manfaat
Dalam keterangannya itu ditegaskan, hingga saat ini Kemnaker masih dalam proses pematangan kebijakan penyaluran berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja/buruh di tahun 2021 ini.
Kebijakan sebagai upaya membantu mengatasi dampak sektor ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
"Upaya ini tidak lain agar tingkat pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi dapat kita tekan," kata Politisi PKB tersebut.
Baca Juga: Viral! Kisah Driver Ojol yang Juga Anggota Banser ini Gratiskan Biaya Antar Kebutuhan Warga Isoman
Sebagai salah satu pelaksana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Ida Fauziyah pun menyebutkan, Kemnaker sejak tahun 2020 lalu telah menggulirkan empat program PEN dan menyentuh langsung sektor ketenagakerjaan di Indonesia.
Pertama, program BSU yang telah diberikan kepada 12,2 juta orang. Kedua, program kartu pra kerja yang menyasar pada 5,5 juta orang. Ketiga, program bantuan produktif usaha mikro yang mencapai 12 juta orang. Keempat, berbagai program padat karya di Kementerian/Lembaga yang menyasar 2,6 juta orang.
"Keempat program tersebut merupakan wujud keseriusan Kemnaker sebagai salah satu pelaksana program PEN yang terus berupaya keras menanggulangi dampak pandemi COVID-19 di sektor ketenagakerjaan," kata Bu Menteri.
