Pemanggilan para menteri ini berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim MK, bukan sebagai akomodasi permohonan dari pihak tertentu.
Kehadiran para menteri di MK diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh terkait latar belakang dan implementasi kebijakan pemerintah terkait PHPU Pilpres 2024.***