Network
DEMAK BICARA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara resmi membatalkan rencana kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk tahun ini.
Keputusan ini diumumkan oleh Mendikbudristek, Nadiem Makarim, setelah rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (27/5).
Dalam pernyataannya, Nadiem Makarim menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait kenaikan UKT harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan kewajaran. "Kenaikan UKT harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, memastikan bahwa keputusan ini adil dan wajar bagi semua pihak yang terlibat," ujar Nadiem.
Pembatalan rencana kenaikan ini disambut positif oleh banyak kalangan, terutama mahasiswa dan orang tua yang sebelumnya mengkhawatirkan dampak finansial dari kebijakan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah situasi yang masih belum stabil pasca pandemi.
Kemendikbudristek menegaskan komitmennya untuk terus mendukung akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. "Kami akan terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mendukung pendidikan tinggi tanpa memberatkan mahasiswa," tambah Nadiem.
Selain itu, dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya mempertahankan akses pendidikan yang inklusif dan merata. "Pendidikan adalah hak setiap warga negara dan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat," tegas Presiden.
Dengan pembatalan kenaikan UKT ini, diharapkan stabilitas dan keadilan dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia dapat terjaga, serta mampu mendorong semangat belajar di kalangan generasi muda.***
