Network
DEMAK BICARA - Kemlu RI membantah pemberitaan yang menyebut bahwa Indonesia mendukung rencana militer Myanmar untuk menyelenggarakan pemilihan umum baru, setelah kudeta terhadap pemerintahan sipil negara itu pada 1 Februari lalu.
Berita yang dirilis oleh Reuters pada Senin, 21 Februari itu telah memicu aksi unjuk rasa di depan Gedung KBRI Yangon pada Selasa, 22 Februari oleh warga Myanmar yang menentang kudeta militer dan menolak adanya pemilu baru.
“Saya membantah adanya plan of action (rencana aksi). Itu sama sekali bukanlah posisi Indonesia,” kata Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah, merujuk pada rencana aksi pemilu baru yang diberitakan Reuters tengah didorong oleh Indonesia untuk disetujui oleh negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Baca Juga: HNW ke Romo Benny Susetyo: Ahok Dipanggil Jokowi Karena Banjir Sentuh Istana, Anies Nggak Pernah
Sebaliknya, Faizasyah menegaskan, Menlu RI Retno Marsudi sedang berupaya melakukan konsultasi dan mengumpulkan pandangan dari negara-negara ASEAN, sebelum pelaksanaan pertemuan khusus para menlu ASEAN untuk membahas krisis politik di Myanmar.
Pertemuan tersebut telah diamanatkan oleh Presiden RI Joko Widodo usai bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin di Jakarta, awal Februari lalu.
Untuk itu, satu minggu terakhir Menlu RI telah berkunjung ke Brunei Darussalam dan Singapura, dan akan dilanjutkan ke Thailand dalam waktu dekat guna berkonsultasi tentang peran ASEAN untuk membantu penyelesaian krisis politik Myanmar.
“Yang ingin kita garisbawahi adalah bagaimana kita menemukan satu solusi damai di Myanmar yang bersifat satu proses politik demokrasi yang inklusif, yang melibatkan semua pihak,” kata Faizasyah menegaskan.
