DEMAK BICARA - Kampanye untuk memenangkan pasangan calon tertentu selama Pemilu dan Pilpres 2024 memiliki ketentuan yang diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang terlibat dalam kampanye langsung, harus mengajukan cuti wajib kepada dirinya sendiri, mengingat jabatannya sebagai presiden.
Hasyim menjelaskan bahwa hak politik presiden diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
Meskipun presiden memiliki hak untuk terlibat dalam kampanye langsung, ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan bahwa presiden yang ikut kampanye wajib mengambil cuti selama kegiatan kampanye berlangsung.
Baca Juga: Perbandingan Mahfud MD dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Calon Wakil Presiden Indonesia
Aturan tersebut juga melarang Presiden RI untuk menggunakan fasilitas negara dalam kampanye politik, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).
Penting untuk dicatat bahwa cuti presiden selama kampanye tidak akan ditanggung oleh negara, dan presiden tidak akan menerima gaji atau tunjangan selama cuti tersebut.
Aturan serupa juga berlaku bagi para menteri yang terlibat dalam kampanye. Mereka harus mengajukan surat izin kepada presiden, yang kemudian memberikan surat izin tersebut.
Baca Juga: Tindakan Gibran dalam Debat Cawapres Timbulkan Kontroversi
Setiap surat izin yang diberikan oleh presiden kepada para menteri yang akan kampanye akan disampaikan kepada KPU.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa baik presiden maupun menteri memiliki hak untuk berpihak dan terlibat dalam kampanye pemilu, selama tidak memanfaatkan fasilitas negara.
Jokowi menekankan pentingnya mengikuti aturan yang berlaku dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.***
Disclaimer: Artikel ini telah terbit di Pikiran Rakyat dengan judul: Jokowi Mesti Izin Cuti pada Diri Sendiri Jika Hendak Ikut Kampanye. Penulis: Siti Aisah Nurhalida Musthafa