Baca Juga: Cara Menggunakan Aplikasi MyHeritage: Aplikasi Foto Bergerak
"Jika beliau tidak pernah mengizinkan maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra presiden, dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP,” sambungnya.
Lebih lanjut, Din Syamsuddin juga menyarankan agar pemerintah menolak hasil KLB Deliserdang. Jika disahkan, Din menyebut citra demokrasi akan menjadi buruk di RI.
"Maka yang tepat dan terbaik bagi pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut. Jika pemerintah mengesahkannya, maka akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia, dan menciptakan kegaduhan nasional,” ucapnya.
Baca Juga: Dolce & Gabbana Tuntut Fashion Blogger Rp8 Triliun Karena Diduga Rasis