Network
DEMAK BICARA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan potensi bagi pemerintah Indonesia untuk menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia, dengan porsi saham mencapai 61 persen.
Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada hari Senin, 18 Maret 2024 Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa peningkatan kepemilikan saham tersebut bisa diwujudkan apabila Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara diselesaikan.
Menurutnya, revisi tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian investasi yang berkelanjutan. "Kita sudah rapat terbatas, dan kita akan percepat proses keputusannya. Jadi PP 96 ini kita melakukan penyesuaian-penyesuaian, percepatan-percepatan dalam rangka memberikan kepastian investasi yang berkelanjutan," ujarnya.
Baca Juga: Jersey Tim Nasional Indonesia Karya Erspo: Dari Kritik hingga Pujian
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa penyesuaian yang dilakukan pemerintah dalam PP 96 bertujuan untuk mengakuisisi Freeport dengan mengubah syarat perpanjangan kontrak perusahaan, untuk memaksimalkan keuntungan bagi Indonesia.
"Terkait dengan syarat perpanjangan yang di dalamnya adalah paling cepat 5 tahun kita ubah. Karena ini terintegrasi dengan smelter. Kedua karena itu 5 tahun, kita punya produksi Freeport tahun 2035 itu sudah mulai menurun, sementara kita eksplorasi underground minimal 10 tahun," jelas Bahlil.
Ia menegaskan bahwa aturan tersebut tidak hanya diberlakukan secara spesifik kepada satu perusahaan, namun pihaknya akan menerapkan asas perlakuan sama rata (equal treatment) untuk mewujudkan ekosistem investasi yang berkelanjutan di Indonesia.
Baca Juga: Hasil Pemeriksaan Poligraf: Tersangka Pembunuhan Dante Anak Tamara Tyasmara Terbukti Berbohong
Bahlil juga mengungkapkan optimisme terhadap pencapaian target realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp1.650 triliun. Hal ini dapat terwujud dengan memperhatikan situasi perekonomian global sebagai tantangan bagi Indonesia.
Pada tahun 2023, BKPM berhasil mencatat realisasi investasi sebesar Rp1.418 triliun, melebihi target yang ditetapkan Presiden Jokowi sebesar Rp1.400 triliun. Capaian ini juga menyerap tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang.
