Network
DEMAK BICARA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dalil yang diajukan oleh Anies-Muhaimin terkait penggunaan akun resmi Twitter Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk kampanye dengan tagar #PrabowoGibran2024.
Majelis hakim MK, yang dipimpin oleh Hakim Arsul Sani, menyatakan bahwa dalil terkait penggunaan akun resmi Twitter Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk kampanye dengan tagar #PrabowoGibran2024. tersebut tidak beralasan menurut hukum.
Penolakan tersebut disampaikan setelah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh pihak pemohon, termasuk surat atau tulisan serta keterangan dari ahli.
MK juga menimbang keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Bawaslu dalam persidangan sebelumnya.
Baca Juga: RANGKUMAN Berita Putusan MK Senin Ini Mengenai PHPU Pilpres 2024
Baca Juga: MK Menyatakan Tidak Ada Bukti Intervensi Presiden dalam Perubahan Syarat Paslon Pilpres 2024
Hakim Arsul menjelaskan bahwa meskipun Bawaslu telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Kemenhan, namun masih terdapat beberapa aspek yang kurang dipertimbangkan, seperti penggunaan fasilitas negara dan waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu.
MK juga mencatat bahwa dalam persidangan, mereka tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan kebenaran dalil yang diajukan oleh Anies-Muhaimin. Oleh karena itu, MK menyatakan bahwa dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.
Keputusan ini merupakan bagian dari serangkaian sidang dalam menangani sengketa Pilpres 2024. Sidang tersebut dimulai pada Senin, 22 April 2024, dengan nomor perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 untuk gugatan Anies-Muhaimin dan nomor perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024 untuk gugatan Ganjar-Mahfud.
Baca Juga: MK Menegaskan Kewenangannya dalam Menangani Sengketa Pilpres 2024
Baca Juga: KPU Tak Langgar Hukum dengan Menerapkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023
Pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam permohonannya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024.
Mereka juga memohon MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024 dan meminta MK memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran.***
